CONTOH BAB I
KINERJA KEUANGAN BANK PERKEREDITAN RAKYAT (BPR)
BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA
BAB I
PENGANTAR
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Kebijakan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan serasi memberikan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri, namun dengan adanya kebijakan otonomi Daerah dimungkinkan akan memunculkan permasalahan baru berupa kemampuan Daerah untuk membiayai seluruh operasionalnya dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah itu sendiri, sehingga kemampuan keuangan Daerah akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Keadaan ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah Daerah, dimana pemerintah Daerah tidak mampu menyediakan barang publik berupa fasilitas pelayanan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat dan perkembangan teknologi di Daerah serta infrastruktur lainnya. Kondisi seperti ini membuat lingkungan bisnis menjadi tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Daerah.
Pemerintah Daerah dituntut lebih jeli dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi agar dapat meningkatakan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan otonomi Daerah tersebut. Kapabilitas bisnis dan masyarakat harus diperkuat yang otomatis akan memperkuat kapabilitas pemerintah Daerah, sehingga akan mampu menumbuhkan kemandirian Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah dan tidak tergantung lagi dengan bantuan pusat atau dana alokasi umum (DAU). Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya tercermin dari keberhasilan pembangunan ekonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini akan tercapai apabila pemerintah Daerah mampu menggali potensi ekonomi yang dapat memberikan efek pengganda terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD ).
Keinginan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan dengan kerangka yang jelas berupa penyeimbangan aturan-aturan tanpa harus merugikan sektor bisnis, sehingga tidak merusak iklim bisnis dimana pajak dan retribusi dinaikkan hanya untuk mengejar peningkatan PAD, akibatnya investor takut untuk menanamkan modalnya.
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 terdiri dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta 4) Lain-lain pendapatan asli dari yang sah, merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah. Semua komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut hendaknya dapat digali secara optimal sehingga pemerintah Daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Blora ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Inflasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlihat sebagaimana tabel 1.1 berikut ini.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir, dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatannya sebesar 14,42% pertahun, sedangkan rata-rata inflasinya 14,99 % dengan rata-rata peningkatannya 87,30% pertahun, berarti peningkatan PAD ini masih dibawah peningkatan laju inflasi sehingga peningkatan PAD tidak mencerminkan kondisi yang riil. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada TA 1998/1999 yaitu 27,73 % dan pada TA 1999/2000 mengalami penurunan sebesar 1,91 %. Laju inflasi tertinggi terjadi pada TA 1998/1999 sebesar 32,07%, namun kenaikan inflasi tertinggi terjadi pada TA 1997/1998 sebesar 483,15%. APBD Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 rata-rata peningkatannya 40,95%, peningkatan terbesar terjadi pada TA 1998/1999 yaitu 74,37% dan peningkatan terkecil sebesar 13,18 % pada TA 1996/1997. Kontribusi PAD terhadap APBD terbesar 17,83 % terjadi pada TA 1996/1997 dan terkecil 7,54% pada TA 1999/2000. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 sebesar 13,49 %, ini menunjukkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Blora untuk membiayai kegiatan pembangunan dari PAD rata-rata sebesar 13,49 % saja dan kemampuan ini cenderung menurun setiap tahunnya.
Peningkatan PAD Kabupaten Blora dapat digali dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, bila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara profesional, efisien dan efektif maka akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik tentu akan menjadi beban berat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Blora. BUMD yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan berada diwilayah Kabupaten Blora sampai awal tahun 2001 terdiri dari :
- Perbankan
- Percetakan
- Apotik
- Perusahaan Daerah Air Minum
Keempat jenis BUMD di atas yang memberikan kontribusi terbesar adalah laba perbankan, namun sumbangan ini lebih banyak dihasilkan oleh BPD Jawa Tengah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.
Pada tabel 1.2 terlihat bahwa kontribusi laba BUMD terhadap PAD selama periode waktu TA 1995/19996 sampai 1999/2000 rata-rata hanya 3 % pertahun dan cenderung menurun setiap tahunnya, dengan kata lain laba BUMD hanya mampu memberikan kontribusi 3% saja dari total PAD yang dihasilkan oleh Kabupaten Blora. Kontribusi terbesar dari komponen laba BUMD terhadap PAD diperoleh dari sektor perbankan, namun kontribusi yang diberikan oleh komponen laba BPR BKK masih sangat kecil. Kontribusi laba BPR BKK selama lima tahun mulai TA 1995/1996 sampai TA 1999/2000 rata-rata menyumbang 21,07 % terhadap bagian laba BUMD dan rata-rata menyumbang 0,59 % terhadap total PAD, walaupun kontribusi laba BPR BKK terhadap bagian laba BUMD dan terhadap total PAD kecenderungannya meningkat namun nilainya masih sangat kecil, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.3 berikut ini.
Kemampuan BPR BKK dalam menghimpun dana masyarakat dari tahun 1997 sampai tahun 2000 cenderung menurun rata-rata hanya 7,10% pertahun dari perbankan yang ada di Kabupaten Blora, sedangkan kemampuan BPR BKK dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat cenderung meningkat rata-rata 10,72 % pertahun dari kemampuan perbankan yang ada di Kabupaten Blora. Perbandingan antara jumlah dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan oleh BPR BKK terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.4 berikut ini :
Kondisi tersebut menunjukkan BPR BKK lebih berhasil dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan menghimpun dana masyarakat, sehingga peran intermediasi dana bagi BPR BKK lebih baik dibandingkan perbankan yang ada di Kabupaten Blora. Jumlah bank di Kabupaten Blora sampai akhir tahun 2000 terdiri dari 4 kantor cabang bank umum dengan 8 kantor cabang pembantu dan 19 kantor BPR.
Selama tahun 1997 sampai tahun 2000 terjadi peningkatan peranan penghimpunan dana terhadap PDRB Kabupaten Blora, namun secara rata-rata peranan tersebut masih rendah hanya 2,25 % pertahun, demikian pula halnya dengan perananan penyaluran kredit kepada masyarakat terhadap PDRB Kabupaten Blora secara rata-rata hanya sebesar 2,45 % pertahun. Kemampuan BPR BKK dalam menghimpun dana masyarakat serta penyalurannya dalam bentuk kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora, terlihat pada tabel 1.5 berikut:
BPR BKK sebagai bentuk usaha perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah cukup beralasan, karena usaha perbankan ini menyebar di 14 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Keberadaan BPR BKK di Kabupaten Blora masih cukup dipercaya oleh masyarakat karena BPR BKK sebagai bank milik pemerintah Daerah. BPR BKK Kunduran merupakan salah satu dari 14 BPR BKK yang ada di Kabupaten Blora dan tergolong paling besar dalam perolehan laba. Laba yang diperoleh BPR BKK Kunduran (dalam ribuan rupiah) pada akhir tahun 2000 sebesar Rp. 107.568,- kemudian disusul oleh BPR BKK Jepon sebesar Rp 89.926,- dimana laba untuk seluruh BPR BKK adalah Rp. 487.919,- sehingga proporsi laba BPR BKK Kunduran terhadap laba bersih seluruh BPR BKK yang ada di Kabupaten Blora adalah sebesar 22,05 %, kemudian disusul BPR BKK Jepon sebesar 18,43 %. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu masalah kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dalam meningkatkan laba serta meningkatkan peranan intermediasi dana bagi pembangunan ekonomi Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebagai salah satu pemilik modal.
Penelitian ini dibatasi pada aspek usaha BPR BKK Kunduran saja dalam peranannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan fungsi intermediasi dana. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa; “Sejauh mana KINERJA KEUANGAN BANK PERKEREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN dalam menghasilkan laba sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung otonomi Daerah serta meningkatkan fungsi sumber dana bagi pembangunan ekonomi Daerah”
1.2 Keaslian Penelitian
Penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri seperti Kim, dkk (1997) melakukan studi komparatif tentang kinerja bank umum di Korea Selatan dan Amerika Serikat selama kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Variabel yang digunakan adalah Return on Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) sedangkan alat analisis yang digunakan adalah alat analisis statistika. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan bank di Korea Selatan menurun sedangkan bank di Amerika Serikat, hal ini terjadi karena penurunan tingkat bunga dan kenaikan cadangan kerugian pinjaman yang disebabkan oleh liberalisasi perbankan di Korea Selatan mempengaruhi keuntungan bank-bank tersebut.
Michael (2000) melakukan penelitian terhadap 228 bank yang memiliki asset di atas 1 juta dollar pada tanggal 31 Desember 1999. Penelitian ini me-rating 100 bank dengan menggunakan Return of Earning (ROE) yang terbesar dan dimasukan dalam kriteria kinerja terbaik. Digunakan ROE sebagai dasar seleksi karena bank-bank ini mendapat respect yang kecil dari pasar tetapi justru mendapatkan tempat yang besar dari returns on equity dan bukan dari net interest margin. Bank of NY Company, New York menempati peringkat pertama dengan ROE 34,00 % sedangkan Commerce Bancshares, Kansas City menempati peringkat 100 dengan ROE 15,40 %.
Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Supriyanto (2000) dengan melakukan rating 162 bank, kriteria penilaian yang digunakan adalah likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, effisiensi dan permodalan. Rating ini mengacu pada neraca publikasi bank selama tahun 1998 dan 1999 sebagai bahan baku utama penilaian dan menghasilkan pelbagai bank dengan predikat sangat bagus, bagus, cukup bagus dan tidak bagus. Penelitian ini menghasilkan 10 bank terbaik berdasarkan beberapa kelompok bank, yaitu berdasarkan status bank devisa dan nondevisa, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan modal disetor dan berdasarkan asset serta merating bank-bank go public dan bank-bank yang ikut program rekapitulasi.
Purwanto (2000) menganalisis pengaruh volume kredit, kredit macet, Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Margin dan inflasi terhadap rentabilitas BPR BKK/BKK di Jawa Tengah dengan membandingkan kelompok nasabahnya yaitu nelayan, petani dan buruh industri. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1995 sampai tahun 1999 dengan alat analisis regresi. Hasil estimasi memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan rentabilitas pada BPR BKK/BKK dengan kelompok nasabah berbeda (nelayan, petani dan buruh industri) variabel yang mempengaruhi juga berbeda. Pada BPR dengan kelompok nasabah nelayan dipengaruhi oleh LDR dan Interest Margin. Pada BPR dengan kelompok nasabah petani dipengaruhi oleh bad debt/kredit, LDR dan Interest Margin sedangkan pada BPR dengan kelompok nasabah buruh industri dipengaruhi oleh volume kredit, bad debt, LDR, Interest Margin dan Inflasi.
Payamta dan Machfoedz (1999) melakukan evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah bank adalah CAMEL, yakni sehimpun indikator yang berunsur variabel-variabel Capital Adequacy, Assets quality, Management, earning dan Liquidity. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang rasio-rasio CAMEL pada laporan keuangan bank-bank yang go public antara tahun-tahun sebelum dan sesudah initial offering (IPO), maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO.
Heliati (1997) mengevaluasi laba BUMD Bank Karya Produksi Desa Kabupaten Dati II Bandung, dari penelitian ini diketahui bahwa Bank Karya Produksi Desa masih lebih baik dibandingkan dengan bank lain, namun bila dilihat dari CAR relatif sama dengan bank-bank lain, sehingga perlu menambah modal sendiri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa volume kredit mempunyai keeratan terhadap besarnya laba bank.
Riyantono (2001) meneliti tentang kinerja Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Bantul Tahun 1995-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode analisis per 31 Desember, PD BPR Bank Pasar berpredikat sehat ditinjau dari kesehatan bank akan tetapi beberapa hal masih perlu mendapatkan perhatian untuk diadakan pembenahan, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen. Penguasaan pangsa pasarnya yang diwakili oleh jumlah aktiva dan dana yang terhimpun serta kredit masih kalah bersaing dengan bank-bank sejenis lainnya.
Mengacu pada penelitian tersebut maka penelitian ini merupakan replikasi dari pemikiran yang terdapat dalam penelitian di atas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian, daerah penelitian, periode waktu penelitian, variabel penelitian, alat analisis yang digunakannya. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini melihat aspek intermediasi dana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah. Persamaannya adalah meneliti kinerja keuangan bank dengan menggunakan rasio-rasio CAMEL.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahui kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat kesehatan Bank dari Bank Indonesia, sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Faktor-faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
2. Mengetahui sejauhmana pangsa pasar (market share) BPR BKK Kunduran terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Blora dan perbankan se Propinsi Jawa Tengah. Pangsa pasar ini meliputi aktiva, dana yang dapat dihimpun dari masyarakat (funding) dan kredit yang diberikan kepada masyarakat (lending).
3. Mengetahui intermediasi dana BPR BKK Kunduran dengan membandingkan Loan to Deposit Ratio-nya (LDR) terhadap LDR perbankan yang ada di Kabupaten Blora dan perbankan se Propinsi Jawa Tengah, selain itu untuk mengetahui share-nya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora.
1.3.2 Manfaat penelitian
1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Blora mengenai kinerja keuangan BPR BKK Kunduran, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam upaya pembinaan dan pembenahan perusahaan Daerah serta digunakan dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan perusahaan-perusahaan Daerah, khususnya sektor perbankan.
2. Sebagai masukan dan dorongan kepada manajemen, badan pengawas BPR BKK Kunduran dan badan pembina BKK Kabupaten Blora untuk terus meningkatkan kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dan BPR BKK lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Sebagai masukan kepada direksi BPR BKK Kunduran dalam meningkatkan intermediasi dana sebagai penggerak perekonomian Daerah.
4. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menambah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Tesis ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I Pengantar, berisi latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, perusahaan Daerah, pengertian bank, jenis dan usaha bank, tingkat kesehatan bank, landasan teori dan hipotesis serta alat analisis. Bab III Analisis Data, berisi cara penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab IV Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.
KINERJA KEUANGAN BANK PERKEREDITAN RAKYAT (BPR)
BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA
BAB I
PENGANTAR
1.1 Latar Belakang
Berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah Daerah memiliki keleluasaan dalam pengambilan keputusan serta mempunyai kewenangan luas dalam upaya mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan memberdayakan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak pada kepentingan masyarakat banyak dan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Kebijakan pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan serasi memberikan peluang kepada Daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri, namun dengan adanya kebijakan otonomi Daerah dimungkinkan akan memunculkan permasalahan baru berupa kemampuan Daerah untuk membiayai seluruh operasionalnya dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah itu sendiri, sehingga kemampuan keuangan Daerah akan menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan otonomi Daerah. Keadaan ini menjadi salah satu kelemahan pemerintah Daerah, dimana pemerintah Daerah tidak mampu menyediakan barang publik berupa fasilitas pelayanan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat dan perkembangan teknologi di Daerah serta infrastruktur lainnya. Kondisi seperti ini membuat lingkungan bisnis menjadi tidak menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Daerah.
Pemerintah Daerah dituntut lebih jeli dalam menggali dan mengembangkan potensi ekonomi agar dapat meningkatakan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan otonomi Daerah tersebut. Kapabilitas bisnis dan masyarakat harus diperkuat yang otomatis akan memperkuat kapabilitas pemerintah Daerah, sehingga akan mampu menumbuhkan kemandirian Daerah dalam melaksanakan otonomi Daerah dan tidak tergantung lagi dengan bantuan pusat atau dana alokasi umum (DAU). Keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan fungsinya tercermin dari keberhasilan pembangunan ekonomi Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat, hal ini akan tercapai apabila pemerintah Daerah mampu menggali potensi ekonomi yang dapat memberikan efek pengganda terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD ).
Keinginan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan dengan kerangka yang jelas berupa penyeimbangan aturan-aturan tanpa harus merugikan sektor bisnis, sehingga tidak merusak iklim bisnis dimana pajak dan retribusi dinaikkan hanya untuk mengejar peningkatan PAD, akibatnya investor takut untuk menanamkan modalnya.
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang No. 22 tahun 1999 terdiri dari: 1) Pajak Daerah, 2) Retribusi Daerah, 3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, serta 4) Lain-lain pendapatan asli dari yang sah, merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah. Semua komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut hendaknya dapat digali secara optimal sehingga pemerintah Daerah mampu membiayai kegiatan pembangunan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Blora ditinjau dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Laju Inflasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terlihat sebagaimana tabel 1.1 berikut ini.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir, dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 cenderung meningkat dengan rata-rata peningkatannya sebesar 14,42% pertahun, sedangkan rata-rata inflasinya 14,99 % dengan rata-rata peningkatannya 87,30% pertahun, berarti peningkatan PAD ini masih dibawah peningkatan laju inflasi sehingga peningkatan PAD tidak mencerminkan kondisi yang riil. Peningkatan PAD terbesar terjadi pada TA 1998/1999 yaitu 27,73 % dan pada TA 1999/2000 mengalami penurunan sebesar 1,91 %. Laju inflasi tertinggi terjadi pada TA 1998/1999 sebesar 32,07%, namun kenaikan inflasi tertinggi terjadi pada TA 1997/1998 sebesar 483,15%. APBD Kabupaten Blora selama lima tahun terakhir dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 rata-rata peningkatannya 40,95%, peningkatan terbesar terjadi pada TA 1998/1999 yaitu 74,37% dan peningkatan terkecil sebesar 13,18 % pada TA 1996/1997. Kontribusi PAD terhadap APBD terbesar 17,83 % terjadi pada TA 1996/1997 dan terkecil 7,54% pada TA 1999/2000. Secara rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD dari TA 1995/1996 sampai dengan TA 1999/2000 sebesar 13,49 %, ini menunjukkan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Blora untuk membiayai kegiatan pembangunan dari PAD rata-rata sebesar 13,49 % saja dan kemampuan ini cenderung menurun setiap tahunnya.
Peningkatan PAD Kabupaten Blora dapat digali dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, bila Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara profesional, efisien dan efektif maka akan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PAD, tetapi apabila tidak dikelola dengan baik tentu akan menjadi beban berat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Blora. BUMD yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan berada diwilayah Kabupaten Blora sampai awal tahun 2001 terdiri dari :
- Perbankan
- Percetakan
- Apotik
- Perusahaan Daerah Air Minum
Keempat jenis BUMD di atas yang memberikan kontribusi terbesar adalah laba perbankan, namun sumbangan ini lebih banyak dihasilkan oleh BPD Jawa Tengah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.
Pada tabel 1.2 terlihat bahwa kontribusi laba BUMD terhadap PAD selama periode waktu TA 1995/19996 sampai 1999/2000 rata-rata hanya 3 % pertahun dan cenderung menurun setiap tahunnya, dengan kata lain laba BUMD hanya mampu memberikan kontribusi 3% saja dari total PAD yang dihasilkan oleh Kabupaten Blora. Kontribusi terbesar dari komponen laba BUMD terhadap PAD diperoleh dari sektor perbankan, namun kontribusi yang diberikan oleh komponen laba BPR BKK masih sangat kecil. Kontribusi laba BPR BKK selama lima tahun mulai TA 1995/1996 sampai TA 1999/2000 rata-rata menyumbang 21,07 % terhadap bagian laba BUMD dan rata-rata menyumbang 0,59 % terhadap total PAD, walaupun kontribusi laba BPR BKK terhadap bagian laba BUMD dan terhadap total PAD kecenderungannya meningkat namun nilainya masih sangat kecil, sebagaimana terlihat dalam tabel 1.3 berikut ini.
Kemampuan BPR BKK dalam menghimpun dana masyarakat dari tahun 1997 sampai tahun 2000 cenderung menurun rata-rata hanya 7,10% pertahun dari perbankan yang ada di Kabupaten Blora, sedangkan kemampuan BPR BKK dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat cenderung meningkat rata-rata 10,72 % pertahun dari kemampuan perbankan yang ada di Kabupaten Blora. Perbandingan antara jumlah dana yang dihimpun dan kredit yang disalurkan oleh BPR BKK terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Blora dapat dilihat sebagaimana Tabel 1.4 berikut ini :
Kondisi tersebut menunjukkan BPR BKK lebih berhasil dalam menyalurkan kredit dibandingkan dengan menghimpun dana masyarakat, sehingga peran intermediasi dana bagi BPR BKK lebih baik dibandingkan perbankan yang ada di Kabupaten Blora. Jumlah bank di Kabupaten Blora sampai akhir tahun 2000 terdiri dari 4 kantor cabang bank umum dengan 8 kantor cabang pembantu dan 19 kantor BPR.
Selama tahun 1997 sampai tahun 2000 terjadi peningkatan peranan penghimpunan dana terhadap PDRB Kabupaten Blora, namun secara rata-rata peranan tersebut masih rendah hanya 2,25 % pertahun, demikian pula halnya dengan perananan penyaluran kredit kepada masyarakat terhadap PDRB Kabupaten Blora secara rata-rata hanya sebesar 2,45 % pertahun. Kemampuan BPR BKK dalam menghimpun dana masyarakat serta penyalurannya dalam bentuk kredit terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora, terlihat pada tabel 1.5 berikut:
BPR BKK sebagai bentuk usaha perbankan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Daerah cukup beralasan, karena usaha perbankan ini menyebar di 14 Kecamatan dari 16 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Keberadaan BPR BKK di Kabupaten Blora masih cukup dipercaya oleh masyarakat karena BPR BKK sebagai bank milik pemerintah Daerah. BPR BKK Kunduran merupakan salah satu dari 14 BPR BKK yang ada di Kabupaten Blora dan tergolong paling besar dalam perolehan laba. Laba yang diperoleh BPR BKK Kunduran (dalam ribuan rupiah) pada akhir tahun 2000 sebesar Rp. 107.568,- kemudian disusul oleh BPR BKK Jepon sebesar Rp 89.926,- dimana laba untuk seluruh BPR BKK adalah Rp. 487.919,- sehingga proporsi laba BPR BKK Kunduran terhadap laba bersih seluruh BPR BKK yang ada di Kabupaten Blora adalah sebesar 22,05 %, kemudian disusul BPR BKK Jepon sebesar 18,43 %. Fenomena ini menarik untuk diteliti dan menjadi permasalahan pokok pada penelitian ini yaitu masalah kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dalam meningkatkan laba serta meningkatkan peranan intermediasi dana bagi pembangunan ekonomi Daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan PAD bagi pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebagai salah satu pemilik modal.
Penelitian ini dibatasi pada aspek usaha BPR BKK Kunduran saja dalam peranannya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan fungsi intermediasi dana. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan bahwa; “Sejauh mana KINERJA KEUANGAN BANK PERKEREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN dalam menghasilkan laba sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam mendukung otonomi Daerah serta meningkatkan fungsi sumber dana bagi pembangunan ekonomi Daerah”
1.2 Keaslian Penelitian
Penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank telah banyak dilakukan baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Beberapa penelitian yang dilakukan di luar negeri seperti Kim, dkk (1997) melakukan studi komparatif tentang kinerja bank umum di Korea Selatan dan Amerika Serikat selama kurun waktu tahun 1991 sampai dengan tahun 1993 untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan. Variabel yang digunakan adalah Return on Assets (ROA) dan Return On Equity (ROE) sedangkan alat analisis yang digunakan adalah alat analisis statistika. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan bank di Korea Selatan menurun sedangkan bank di Amerika Serikat, hal ini terjadi karena penurunan tingkat bunga dan kenaikan cadangan kerugian pinjaman yang disebabkan oleh liberalisasi perbankan di Korea Selatan mempengaruhi keuntungan bank-bank tersebut.
Michael (2000) melakukan penelitian terhadap 228 bank yang memiliki asset di atas 1 juta dollar pada tanggal 31 Desember 1999. Penelitian ini me-rating 100 bank dengan menggunakan Return of Earning (ROE) yang terbesar dan dimasukan dalam kriteria kinerja terbaik. Digunakan ROE sebagai dasar seleksi karena bank-bank ini mendapat respect yang kecil dari pasar tetapi justru mendapatkan tempat yang besar dari returns on equity dan bukan dari net interest margin. Bank of NY Company, New York menempati peringkat pertama dengan ROE 34,00 % sedangkan Commerce Bancshares, Kansas City menempati peringkat 100 dengan ROE 15,40 %.
Di Indonesia penelitian dilakukan oleh Supriyanto (2000) dengan melakukan rating 162 bank, kriteria penilaian yang digunakan adalah likuiditas, rentabilitas, kualitas aset, effisiensi dan permodalan. Rating ini mengacu pada neraca publikasi bank selama tahun 1998 dan 1999 sebagai bahan baku utama penilaian dan menghasilkan pelbagai bank dengan predikat sangat bagus, bagus, cukup bagus dan tidak bagus. Penelitian ini menghasilkan 10 bank terbaik berdasarkan beberapa kelompok bank, yaitu berdasarkan status bank devisa dan nondevisa, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan modal disetor dan berdasarkan asset serta merating bank-bank go public dan bank-bank yang ikut program rekapitulasi.
Purwanto (2000) menganalisis pengaruh volume kredit, kredit macet, Loan to Deposit Ratio (LDR), Interest Margin dan inflasi terhadap rentabilitas BPR BKK/BKK di Jawa Tengah dengan membandingkan kelompok nasabahnya yaitu nelayan, petani dan buruh industri. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 1995 sampai tahun 1999 dengan alat analisis regresi. Hasil estimasi memperlihatkan kemampuan untuk menghasilkan rentabilitas pada BPR BKK/BKK dengan kelompok nasabah berbeda (nelayan, petani dan buruh industri) variabel yang mempengaruhi juga berbeda. Pada BPR dengan kelompok nasabah nelayan dipengaruhi oleh LDR dan Interest Margin. Pada BPR dengan kelompok nasabah petani dipengaruhi oleh bad debt/kredit, LDR dan Interest Margin sedangkan pada BPR dengan kelompok nasabah buruh industri dipengaruhi oleh volume kredit, bad debt, LDR, Interest Margin dan Inflasi.
Payamta dan Machfoedz (1999) melakukan evaluasi kinerja perusahaan perbankan sebelum dan sesudah menjadi perusahaan publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja sebuah bank adalah CAMEL, yakni sehimpun indikator yang berunsur variabel-variabel Capital Adequacy, Assets quality, Management, earning dan Liquidity. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tentang rasio-rasio CAMEL pada laporan keuangan bank-bank yang go public antara tahun-tahun sebelum dan sesudah initial offering (IPO), maka disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja bank yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan sesudah IPO.
Heliati (1997) mengevaluasi laba BUMD Bank Karya Produksi Desa Kabupaten Dati II Bandung, dari penelitian ini diketahui bahwa Bank Karya Produksi Desa masih lebih baik dibandingkan dengan bank lain, namun bila dilihat dari CAR relatif sama dengan bank-bank lain, sehingga perlu menambah modal sendiri. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa volume kredit mempunyai keeratan terhadap besarnya laba bank.
Riyantono (2001) meneliti tentang kinerja Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten Bantul Tahun 1995-1999. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode analisis per 31 Desember, PD BPR Bank Pasar berpredikat sehat ditinjau dari kesehatan bank akan tetapi beberapa hal masih perlu mendapatkan perhatian untuk diadakan pembenahan, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan manajemen. Penguasaan pangsa pasarnya yang diwakili oleh jumlah aktiva dan dana yang terhimpun serta kredit masih kalah bersaing dengan bank-bank sejenis lainnya.
Mengacu pada penelitian tersebut maka penelitian ini merupakan replikasi dari pemikiran yang terdapat dalam penelitian di atas. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaannya adalah dalam hal obyek penelitian, daerah penelitian, periode waktu penelitian, variabel penelitian, alat analisis yang digunakannya. Perbedaan lainnya adalah dalam penelitian ini melihat aspek intermediasi dana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Daerah. Persamaannya adalah meneliti kinerja keuangan bank dengan menggunakan rasio-rasio CAMEL.
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Mengetahui kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dengan menggunakan kriteria penilaian tingkat kesehatan Bank dari Bank Indonesia, sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Faktor-faktor yang dinilai adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas.
2. Mengetahui sejauhmana pangsa pasar (market share) BPR BKK Kunduran terhadap perbankan yang ada di Kabupaten Blora dan perbankan se Propinsi Jawa Tengah. Pangsa pasar ini meliputi aktiva, dana yang dapat dihimpun dari masyarakat (funding) dan kredit yang diberikan kepada masyarakat (lending).
3. Mengetahui intermediasi dana BPR BKK Kunduran dengan membandingkan Loan to Deposit Ratio-nya (LDR) terhadap LDR perbankan yang ada di Kabupaten Blora dan perbankan se Propinsi Jawa Tengah, selain itu untuk mengetahui share-nya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Blora.
1.3.2 Manfaat penelitian
1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah Daerah Kabupaten Blora mengenai kinerja keuangan BPR BKK Kunduran, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam upaya pembinaan dan pembenahan perusahaan Daerah serta digunakan dalam penetapan kebijaksanaan pemerintah Daerah dalam upaya pengembangan perusahaan-perusahaan Daerah, khususnya sektor perbankan.
2. Sebagai masukan dan dorongan kepada manajemen, badan pengawas BPR BKK Kunduran dan badan pembina BKK Kabupaten Blora untuk terus meningkatkan kinerja keuangan BPR BKK Kunduran dan BPR BKK lainnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah
3. Sebagai masukan kepada direksi BPR BKK Kunduran dalam meningkatkan intermediasi dana sebagai penggerak perekonomian Daerah.
4. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menambah dan menerapkan ilmu yang diperoleh selama dibangku kuliah dan diharapkan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya.
1.4 Sistematika Penulisan
Tesis ini, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
Bab I Pengantar, berisi latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis, pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah, perusahaan Daerah, pengertian bank, jenis dan usaha bank, tingkat kesehatan bank, landasan teori dan hipotesis serta alat analisis. Bab III Analisis Data, berisi cara penelitian, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Bab IV Kesimpulan dan Saran, pada bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan.