ANALISIS PENGARUH ATAU EFEKTIFITAS PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TERSEBUT TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TANGERANG

BAB I
PENGANTAR


1.1 Latar Belakang
Pembangunan daerah, sebagai bagian integral dari pembangunan nasional mengupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan potensi lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sebagai cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Selain sumber daya faktor-faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya keuangan yang memadai, baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah sendiri.

Konsep otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah membentuk sistem baru bagi pemerintahan di daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala terutama kepada daerah kabupaten dan kota untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri.
Untuk itulah maka pemerintah daerah harus memanfaatkan peluang yang ada ataupun menggali potensi-potensi baru dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai suatu wujud nyata otonomi. Pengembangan dan penggalian potensi PAD sebenarnya sudah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, mengingat PAD sangat mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi yang utuh, nyata dan bertanggungjawab di daerah kabupaten atau kota. Hal ini berarti jika terjadi peningkatan PAD akan membawa kearah kemajuan perekonomian daerah yang akan berdampak pada peningkatan pembangunan di daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaannya. Berdasarkan alur pikir teori keuangan daerah, penerimaan pajak pada umumnya digunakan untuk membiayai jasa layanan yang bersifat murni publik (publik goods), sedangkan penerimaan retribusi umumnya digunakan untuk membiayai jasa pelayanan yang bersifat semi publik (semi public goods) di mana komponen manfaat individunya relatif lebih besar.

Menurut Harits (1995:81) bahwa dalam mengoptimalkan PADS tingkat II, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaanya karena retribusi daaerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah. Di samping itu pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa untuk mengadakan pemungutan.

Salah satu retribusi yang masih dapat ditingkatkan lagi penerimaannya di Kabupaten Tangerang yaitu retribusi kebersihan. Mengingat perkembangan kota yang demikian pesat selama empat tahun terakhir akibat pertumbuhan penduduk dengan rata-rata pertumbuhan 5,1% pertahun, urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 18 % pertahun mengakibatkan permintaan terhadap jasa kebersihan diperkirakan akan terus meningkat sehingga retribusi kebersihan merupakan potensi yang cukup besar dan potensi tersebut belum dioptimalkan secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang.

Melihat data tahun 2000 produk sampah Kabupaten Tangerang diperkirakan mencapai 1.721 m3/hari dan timbunan sampah mencapai 1.434 m3 /hari, sedangkan Dinas Kebersihan hanya mampu mengangkut sampah sebanyak 717 m3/hari/2rit dengan 44 unit kendaraan. Dengan demikian Dinas Kebersihan baru bisa melayani sebagai berikut :
(1 m3 = 1000 liter)

atau 9 % dari total penduduk kabupaten tangerang 2.959.380 jiwa
Belum terpenuhinya pelayanan tersebut diakibatkan oleh pengelolaan yang belum optimal, agar pengelolaan menjadi optimal diperlukan biaya yang cukup besar, oleh karena itu pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk mengangkut sampah. Apabila pelayanan persampahan tersebut sudah dipenuhi maka layak adanya kompensasi dari masyarakat sebagai pengguna jasa berupa beban pemakai atau retribusi. Retribusi persampahan tidak bertentangan dengan rasa keadilan, karena masyarakat membutuhkan jasa pelayanan ini disebabkan sebagian besar tidak mempunyai pekarangan yang mampu untuk mengelola sampah pribadi. Prinsip pengenaan retribusi adalah didasarkan pada pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah No Service No Charge, prinsip ini yang membedakan retribusi dengan pajak (Sidik, 1998 : 8).

Selama ini penetapan target di daerah tidak didasarkan pada potensi yang ada, dan tidak didasarkan pada pencapaian realisasi tahun sebelumnya (secara incremental), gambaran target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan selama lima tahun bisa tampak pada tabel berikut ini :
Tabel 1.1 PerkembanganTarget dan Realisasi Retribusi Kebersihan
Di Kabupaten Tangerang tahun 1997 - 2000

Tahun Anggaran Target (Rp) Realisasi (Rp)
1997/1998 550.000.000,- 208.478.500,-
1998/1999 130.000.000,- 147.395.000,-
1999/2000 250.000.000,- 227.786.000,-
2000 250.000.000,- 202.823.000,-
Sumber :BPKD, Laporan Tahunan Pendapatan Daerah, beberapa tahun terbitan.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui retribusi kebersihan menunjukkan kurang adanya peningkatan yang berarti bahkan tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan, jika dihitung secara rata-rata setiap tahun terjadi penurunan sebesar 0,92 %.

Gambaran tentang sumbangan relatif penerimaan retribusi pelayanan persampahan dalam kaitannya dengan retribusi daerah dan PAD dapat diikuti dalam tabel 1.2 berikut ini :
Tabel 1.2 Sumbangan Retribusi Kebersihan Terhadap
PAD dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Tangerang
Tahun 1997 – 2000

Tahun Retribusi kebersihan Retribusi daerah PAD Sumbangan terhadap PAD (%) Sumbangan terhadap retribusi daerah
1997/1998 208478500 13709313739 44009733000 4,737 15,207
1998/1999 147395000 11417560273 33807991036 4,359 12,909
1999/2000 227786000 14691458078 39816046890 5,720 15,50
2000 202823000 13521058118 39325855261 5,157 15
Sumber : Lihat tabel 1.1 (diolah)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa sumbangan penerimaan retribusi kebersihan terhadap PAD maupun retribusi daerah relatif sangat kecil. Berkaitan dengan aspek pengelolaan tersebut, secara singkat permasalahan pokok dari penelitian ini dapat dirumuskan bahwa pengelolaan retribusi pelayanan persampahan selama ini belum mencapai optimal.

1.2 Keaslian Penelitian
Santoso (1995) melakukan studi di Kabupaten Sleman tentang retribusi pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah. Kesimpulan penelitian ini menujukkan bahwa dari sekian jenis retribusi daerah, retribusi rumah sakit dan retribusi pasar adalah dua jenis retribusi yang paling menonjol sumbangannya terhadap retribusi daerah secara keseluruhan. Dibandingkan dengan penelitian ini perbedaan terletak pada lokasi, obyek, dan alat analisis. Penelitian ini dengan lokasi di Kabupaten Tangerang mengambil retribusi kebersihan kota sebagai obyek dengan tujuan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan kota.

Demikian pula Muskita (1999) yang mengadakan penelitian di Kotamadya Ambon tentang efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi kebersihan. Menyimpulkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan diukur dengan CCER mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut relatif kecil, sedangkan tingkat efektivitas diukur dengan TPI mengalami penurunan artinya setiap tahun tidak tercapai dengan baik. Penurunan efektivitas disebabkan semakin ketatnya pengendalian biaya dan penetapan target itu sendiri. Perbedaan penelitian ini adalah pada analisis kecukupan biaya dan analisis SWOT untuk mengukur optimalisasi pemungutan retribusi kota.

Penelitian Harits (1995) bahwa pembangunan di daerah sering dihadapkan pada masalah sumber pembiayaan. Retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dan dikembangkan. Karena itu pemerintah daerah perlu menggali dan mengembangkan sumber-sumber baru yang dapat dijadikan obyek retribusi agar sektor ini dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan variabel kompetensi, kreativitas dan persepsi administrator berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi daerah. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu salah satu retribusi daerah dan varibel yang digunakan.
Penelitian lain yang dipandang cukup menarik tentang pelajaran dari Propinsi Ontario yang diteliti oleh Mc Queen (1998) yaitu pembuatan sebuah model biaya pengguna (user fees) sebagai akibat pembayaran transfer berkurang dari pemerintah propinsi untuk kota-kota di Otario. Maka salah satu dari sedikit aliran pendapatan yang tersisa untuk pemerintah kota adalah biaya pengguna (user fees), yang dianggap sebagai sumber pendapatan yang masuk akal untuk pendanaan beberapa pelayanan.

Dibandingkan dengan penelitian ini, penelitian Mc Queen memiliki perbedaan yaitu penerapan analisis penelitian. Mc Queen membuat sebuah model mengenai penyusunan kebijakan dalam menentukan dan mempertahankan biaya pengguna (user fees), sedangkan penelitian ini mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas retribusi kebersihan.

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. untuk menghitung potensi penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;
2. mengkaji efisiensi dan efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan di Kabupaten Tangerang;
3. mengkaji pembiayaan pengelolaan pelayanan persampahan agar optimal di Kabupaten Tangerang;
4. mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pengelolaan pelayanan persampahan sehingga dapat diketahui langkah strategis yang perlu dilakukan Pemda Kabupaten Tangerang.

1.4 Faedah Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang khususnya Dinas Kebersihan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan retribusi kebersihan yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah kajian mengenai retribusi kebersihan sehingga dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan
Tesis ini terdiri dari empat bab dan penyajiannya dilakukan dengan sistematika sebagai berikut . Bab I Pengantar. Bab ini terdiri dari latar belakang yang termasuk di dalamnya latar belakang, keaslian penelitian, tujuan dan faedah penelitian serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka dan Alat Analisis. Bab ini terdiri dari tinjauan pustaka, landasan teori dan alat analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Bab III Analisis Data. Bab ini terdiri dari cara penelitian, variabel dan pengumpulan data, hasil analisis data dan pembahasan. Bab IV Kesimpulan dan saran. Bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil analisis data serta sumbang saran pemikiran bagi perumusan kebijakan yang mungkin dilakukan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan Kabupaten Tangerang.


Berita Terkini Asia™ | new news | lowongan kerja